SELAMAT DATANG DI WEBSITE FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA BANDUNG

SEMINAR AUDIT MENGENAI PERANAN OJK TERHADAP KEPENTINGAN KONSUMEN & MASYARAKAT

Bandung - pada hari kamis, 8 september 2016, pukul 10.00 WIB, mahasiswa UNAI yang mengambil mata kuliah "Seminar Audit" mengadakan seminar "Peranan OJK Terhadap Kepentingan Konsumen & Masyarakat" yang bertempat di ruang 101 Academic Building. Seminar ini dibawakan oleh Elisabeth Sagala, Henniar Jarvial, Mariana Silaban, dan Okta Sagala.
 
Peranan OJK dalam perlindungan konsumen dengan melakukan upaya-upaya menampung aspirasi dari para konsumen dan menyediakan perangkat pengaduan konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan secara preemtif dengan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Perlindungan konsumen melalui langkah preventif yakni meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya jika kegiatan tersebut diduga berpotensi merugikan masyarakat atau memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis bahkan bila perlu memberikan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha bank. Perlindungan konsumen dilakukan melalui upaya penindakan (refresif) terhadap pelaku dengan menempuh proses hukum. 

OJK merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan yang besar “powerfull” dalam penyelenggaraan jasa keuangan. OJK mengambil alih fungsi dua lembaga sebelumnya yaitu pengawasan Bank Indonesia terhadap jasa keuangan perbankan dan fungsi pengaturan dan pengawasan pada kementerian keuangan terhadap pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Pengaturan mengenai tugas dan wewenang OJK dalam perlindungan konsumen menjadikan OJK sebagai lembaga yang memperkuat sistem perlindungana konsumen. OJK memiliki otoritas yang secara langsung atas pelaku usaha di bidang jasa keuangan. Oleh karena itu, upaya preventif maupun upaya perlindungan konsumen melalui penetapan sanksi oleh OJK atas pelanggaraan pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen akan lebih efektif. Penguatan sistem perlindungan konsumen melalui OJK didasarkan pada hubungan yang komplenter antara UU PK dan UU OJK. 

Peraturan OJK telah menjabarkan instrumen dan mekanisme perlindungan konsumen yang terdapat dalam UU OJK secara lebih rinci. Namun Peaturan OJK belum secara tegas memperkuat peran OJK dalam penyelesaian sengketa, sebab masih berperan sebagai fasilitator atau mediator yang dinilai lebih sempit dari yang diamanatkan oleh UU OJK. Di samping itu, terdapat materi dalam UU OJK yang belum dirumuskan dalam Peraturan OJK yaitu mengenai pembelaan hukum terhadap konsumen oleh OJK. 
©2015 Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia All right reserved   Developed by javwebnet